“GAJI WAKIL RAKYAT KOK LEBIH BESAR DIBANDING WAKIL TUHAN”
DENPASAR - HUMAS. “Gaji Wakil Rakyat kok Lebih Besar dibanding Wakil Tuhan” kelakar Fahri Hamzah dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan empat lingkungan peradilan se – wilayah provinsi Bali pada Rabu, 13 April 2011 di Pengadilan Tinggi Bali. Hal itu diungkapkan setelah mendengar pengalaman seorang Hakim Tinggi Denpasar yang telah mengabdi selama 38 tahun . “ini realitanya Pak bahwa kesejahteraan hakim belum diperhatikan. Setiap pagi dari rumah dinas ke Pengadilan Tinggi harus berjalan kaki selama satu jam. Belum lagi kalau hujan, rumah dinas kami bocor, Untung saja tidak ada genteng yang jatuh. Kalau jatuh dan menimpa kami yang sedang tidur bisa mati kami!” ceritanya lagi yang disambut tawa peserta rapat.
Tawa yang getir, pengabdian untuk menegakkan keadilan ternyata tidaklah mudah. Bagi para hakim, menyandang status pejabat negara bukan lantas bisa hidup bak pejabat yang biasa terlihat di layar kaca. “Saya menyebut ruangan kerja saya sebagai pasar bebas. Siapa saja masuk, panas, sumpek, tidak ada tirai (gorden) jadi bisa dibayangkan setiap hari kami membuat putusan di dalam ruang seperti itu. “ keluhnya lagi. Mengambil kalimat yang pernah dilontarkan oleh Mantan Ketua MA, Bapak Bagir Manan, bahwa dunia hakim di Indonesia bukan terlantar tapi terlalu lama ditelantarkan. “ pungkasnya lagi.
Menyikapi pernyataan tersebut, Fahri Hamzah yang juga sebagai ketua rombongan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Bali mengaku terharu akan pengabdian para hakim . “Kami akan perjuangkan pak di DPR, namun kami mohon kepada Bapak untuk menyampaikannya secara tertulis. Dalam setiap rapat itu sebabnya kami juga selalu mengatakan bahwa hakim mutlak independen. Kami berharap ke depannya hakim sudah mempunyai aturan yang lebih jelas, misalnya keprotokoleran hakim dan anggaran hakim”.
Rapat kerja ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Ketua Pengadilan Militer Denpasar, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Bali, dan para undangan lainnya mitra kerja komisi III DPR RI di bidang hukum. Komisi III DPR RI juga menyoroti perkara narkoba dan teroris yang kerap menghantui masyarakat Bali. “Diperlukan kemauan dan kerja keras untuk membuat efek jera terhadap para pelaku dari putusan – putusan yang dibuat hakim” ujar Dimiyati Natakusumah sebelum menutup rapat kerja. Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.30 WITA hingga 12.00 WITA diakhiri dengan penukaran cindera mata secara simbolis antara Ketua Rombongan Komisi III DPR dengan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (humas/ EDY)
